POLDA GORONTALO GELAR FORUM DISKUSI PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

POLDA GORONTALO GELAR FORUM DISKUSI PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

PENCAPAIAN STANDAR KINERJA DAN TINGKAT PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI YANG DI HARAPKAN TENTUNYA MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB SELURUH SATUAN KERJA POLRI TANPA TERKECUALI

Dalam era reformasi ini, yang ditandai dengan semakin dewasanya kehidupan berdemokrasi di segala bidang, dengan sendirinya telah membawa Indonesia pada suatu era tantangan baru dengan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks.

Hal tersebut merupakan tajuk sambutan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs Andjaja M.Hum dalam acara Seminar forum diskusi tentang perkembangan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polri Polda Gorontalo. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Narasumber DR Gausyah, SH MH, Wakapolda Gorontalo, para pejabat utama Polda Gorontalo serta para Kasatker dan Kasubsatker Polda Gorontalo dan jajaran.

Pencapaian standar kinerja dan tingkat profesionalisme anggota Polri yang di harapkan tentunya merupakan tanggung jawab seluruh Satuan kerja Polri tanpa terkecuali. Tentunya hal ini tidak akan terlepas dari sistem pembinaan yang telah dikonstruksikan, yaitu wujud dari suatu kompetensi sehingga diharapkan seluruh personel akan melaksanakan kinerja dan berlomba untuk pencapaian yang terbaik tugas-tugas yang ada. Menyikapi fungsi, peran, tugas dan wewenangnya yang demikian kompleks, Polri telah berupaya secara maksimal untuk melakukan perombakan atau reformasi di dalam tubuh Polri agar dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat , meliputi program reformasi yang mencakup aspek struktural, instrumen dan kultural. Program reformasi yang dilakukan Polri pada dasarnya sudah diimplementasikan dalam rangka mewujudkan sosok Polri yang profesional, terpercaya, bermoral, transparan dan akuntabel seperti apa yang dikehendaki rakyat.

Reformasi instrumen ditubuh Polri telah dibentuk salah satunya dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah maupun peraturan Kapolri dan standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi gelombang II Tahun 2011-2014 akan menggambarkan dan memperoleh profil Polri secara menyeluruh sehingga gambaran keberhasilan, fakta-fakta, kendala dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dari KKN, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anggota yang bermuara pada pencapaian pelayanan prima kepolisian. Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri, diperlukan peran serta masyarakat untuk secara aktif, dengan cara mengkritisi kinerja Polri dengan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri ditengah-tengah masyarakat.

Forum diskusi perkembangan Reformasi Birokrasi adalah sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri kita saat ini. Melalui pemahaman serta internalisasi secara utuh arah Reformasi Birokrasi oleh masing-masing Satker, diharapkan dapat mewujudkan sinergitas seluruh jajaran Polri untuk mengoptimalkan perfomance  sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Yang pada gilirannya juga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan anggota melalui kompensasi i pemberian tunjangan kinerja sebagai reward dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri.  Perlu disadari pula oleh kita semua bahwa yang tidak kalah penting dimana kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya karena ini merupakan bentuk diskusi yang sangat penting dimana dalam kesempatan ini akan diberikan pengetahuan mengenai perkembangan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri.

Kapolda Brigjen Pol Drs Andjaja M.Hum dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa penekanan yakni 1). Manfaatkan waktu yang cukup singkat ini dengan sebaik-baiknya untuk mendiskusikan kemampuan personal dalam pelaksanaanperkembangan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri di Polda Gorontalo. 2) Manfaatkan sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien guna melaksanakan keberlangsungan dan peningkatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri. 3). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi senantiasa harus dibangun  kerjasama dengan mitra dn seluruh pemangku kepentingan untuk menunjang keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi. 4). Tingkatkan pengawasan dan pengendalian secara intensif dengan memberdayakan pengawas eksternal dan pengawas internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri guna mengeliminir penyimpangan yang bersifat kontra produktif terhadap output yang diharapkan. 5). Keseriusan peserta dalam forum diskusi ini akan memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat kepada satuan kerja masing-masing.